Alat Kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan teoritis bahwa hanya lembaga legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.

Adanya sejumlah kewenangan yang melekat dalam setiap daerah otonom inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRK atau dengan kata lain dprk hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang inherent dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah.

Penguatan peran DPRK dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan trifungsi DPRK yakni lembaga legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga repsentasi. Implementasi ketiga fungsi itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRK yang kesemuannya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari tri fungsinya itu harus dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada DPRK untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan paparan diatas, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRK Aceh Tenggara membentuk Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tenggara yang terdiri atas: (1) Pimpinan Dewan; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Badan Anggaran; (6) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.