Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRK Aceh Tenggara pada awal masa keanggotaan DPRK dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap. DPRK menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan pada permulaan tahun sidang.

Susunan dan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud diusulkan oleh fraksi-fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRK.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan DPRK, karena jabatannya, adalah Pimpinan Badan Anggaran. Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.

Penetapan Pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna. Penempatan anggota DPRK dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan lainnya didasarkan atas unsur fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Badan Anggaran DPRK Aceh Tenggara tahun 2014-2019

No N a m a J a b a t a n
1. Irwandi Desky,SP Ketua
2. Bukhari Wakil Ketua
3. Nazaruddin Wakil Ketua
4. Barudin Anggota
5. Hasanusi Anggota
6. Hj.Samsiar, SE Anggota
7. Jamudin Selian Anggota
8. Roy Darwan Tarigan Anggota
9. Ir.Budimansyah Anggota
10. Timbul Hasudungan Samosir Anggota
11. Usman Efendi Anggota
12. Gabe Martua Tambunan Anggota
13. M.sopian Desky,S.Ag Anggota
14. Malik Hamdani,SE,MM Anggota
15. Sopian Efendi Anggota

 

Badan Anggaran mempunyai tugas :

  1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBK.
  2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
  3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang Perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
  4. Melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.
  5. Membahas bersama Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Bupati untuk menetukan pokok-pokok kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPK dalam menyusun usulan RKA-SKPK.
  6. Membahas usulan pemerintah Kabupaten tentang Rencana Pendapatan Kabupaten yang berasal dari dana otonomi khusus, perimbangan, pajak daerah, dan penerimaan daerah yang sah lainnya.
  7. Membahas laporan realisasi dan proknosis yang berkaitan dengan APBK.
  8. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
UFC 240 Fight Reddit Streams