Badan Kehormatan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK Aceh Tenggara dan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap pada awal masa keanggotaan DPRK. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRK. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRK sebanyak tiga orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing Fraksi berhak mengusulkan satu orang calon Anggota Badan Kehormatan.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun Tahun. Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikannya.

Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat. Sekretaris DPRK, karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Kehormatan bukan anggota.

Badan Kehormatan DPRK Aceh Tenggara tahun 2014-2019

No N a m a J a b a t a n
1. Barudin Ketua
2. Drs. Salidin Husein Sekretaris Bukan Anggota
3. Raidin Anggota
4. Sofian Efendi Anggota

 

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

  1. Membantu dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRK terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK.
  2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK terhadap peratuaran tata tertib  dan/atau kode etik DPRK.
  3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, anggota DPRK dan/atau masyarakat.
  4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna DPRK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kehormatan berwenang :

  1. Memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
  2. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
  3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK.
  4. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen dan/atau kerjasama dengan lembaga lainnya.

Selain tugas diatas Badan Kehormatan juga melaksanakan :

  1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Kehormatan sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
  2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan DPRK tentang peraturan tata tertib dan kode etik DPRK.
  3. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas pada akhir masa keanggotaan kepada Pimpinan DPRK.

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRK berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sanksi dapat berupa : Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK; Pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan pengaduan terhadap anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan dan Badan Kehormatan tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut. Setelah menerima pengaduan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memferifikasi dokumen  atau bukti lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara penyelidikan verifikasi dan klarifikasi. Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor hasil  penyelidikan verifikasi dan klarifikasi.

Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi  sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK.

Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian  sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Pimpinan Partai politik, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK.

Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud kepada Gubernur melalui Bupati. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK berdasarkan usulan Pimpinan DPRK.

UFC 240 Fight Reddit Streams