Badan Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK Aceh Tenggara yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRK. DPRK menetapkan penyusunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan Tahun Sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan setara dengan jumlah anggota satu Komisi DPRK. Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan profesional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi.

Pemilihan Pimpinan Badan Legislasi dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi. Sekretaris DPRK, karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Legislasi bukan anggota. Masa keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun anggaran. Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

 Badan Legislasi DPRK Aceh Tenggara tahun 2014-2019

No N a m a J a b a t a n
1. Hasanusi Ketua
2. Muhammad Daud Wakil Ketua
3. Drs. Salidin Husein Sekretaris Bukan Anggota
4. Takdir Edy Winta,ST Anggota
5. Arnold Anggota
6. Indira Hayati Anggota
7. Bustami Aceh Anggota
8. T.Dedy Faisal,ST Anggota

 

Badan Legislasi bertugas :

  1. Menyusun rencana Program Legislasi Daerah yang memuat : (1)Daftar Inventaris dan urutan perioritas rancangan Qanun berserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan pemerintahan Kabupaten; (2) Daftar urutan dan Perioritas rancangan peraturan Bupati yang diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai masukan.
  2. Mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten.
  3. Menyiapkan rancangan Qanun usul inisiatif DPRK berdasarkan program Prioritas yang telah ditetapkan.
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi, sebelum rancangan Qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
  5. Memberikan pertimbagan terhadap rancangan Qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi, diluar perioritas rancangan Qanun tahun  berjalan atau diluar rancangan Qanun yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah.
  6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
  7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

UFC 240 Fight Reddit Streams