Badan Musyawarah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Sesuai dengan pasal 27 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK Aceh Tenggara yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK Aceh Tenggara pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK Aceh Tenggara. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi dan komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRK.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRK, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Tenggara karena jabatannya adalah pimpinan, Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRK Aceh Tenggara karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

Badan Musyawarah DPRK Aceh Tenggara tahun 2014-2019

No N a m a J a b a t a n Partai
1. Irwandi Desky, SP Ketua Golkar
2. Bukhari Wakil Ketua Hanura
3. Nazaruddin Wakil Ketua PDI-P
4. Drs. Salidin Husin Sekretaris Bukan Anggota
5. Hj. Samsiar, SE Anggota Golkar
6. Jamudin Selian Anggota Hanura
7. Johanuddin Desky Anggota Demokrat
8. Ir. Budimansyah Anggota Partai Aceh
9. Nurlelawati Anggota Nasdem
10. Gabe Martua Tambunan Anggota Golkar
11. Kamirun Munthe Anggota Nasdem
12. Sahudin Anggota Gerindra
13. Hj. Helena Anggota Golkar
14. Felik Subriyanto Anggota Gerindra
15. Drs. H. Muhammad Yamin Saipi Anggota Golkar
16. Supian Anggota Demokrat

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

  1. Menetapkan agenda DPRK untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan atau sebagian dari suatu masa persidangan, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  2. Meberikan pendapat kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
  3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
  5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
  6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi yang diwakili sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah. Juga wajib menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.