Komisi

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Sesuai dengan pasal 29 Tata Tertib DPRK Aceh Tenggara Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Komposisi keanggotaan komisi diupayakan sama dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. Setiap anggota DPRK, kecuali Pimpinan, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Bilamana terjadi ketidak seimbangan komposisi keanggotaan yang diusulkan fraksi, Pimpinan berhak mengambil kebijakan penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah untuk mufakat dengan pimpinan fraksi yang bersangkutan. Penempatan anggota DPRK dalam setiap komisi dilakukan atas dasar usulan fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan kenaggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.

Perpindahan anggota DPRK antar komisi dilakukan pada awal tahun anggaran atas dasar usulan fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota setiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dilakukan dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

Tugas Komisi DPRK Aceh Tenggara dalam pembentukan Qanun adalah:

Menyusun daftar inventaris rancangan Qanun sepanjang periode masa bhakti 2014-2019 bersama SKPK yang menjadi mitra kerjanya; Menyampaikan daftar inventaris rancangan Qanun kepada Badan Legislasi untuk dikompilasi kedalam rencana program legislasi daerah; Berperan aktif dalam persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan Qanun yang masuk dalam bidang tugasnya.

Tugas Komisi DPRK Aceh Tenggara dibidang anggaran adalah:

Memutakhirkan Statistik dan data perencanaan program dan penganggaran bersama SKPK yang menjadi mitra kerjanya; Mempersiapkan rancangan pokok-pokok pikiran DPRK tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran berikutnya yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya, dengan menggunakan data perencanaan program dan penganggaran sebagai rujukan teknisnya; Mengadakan pembicaraan penduhuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama SKPK yang menjadi mitra kerjanya; Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan SKPK yang menjadi mitra kerjanya; Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBK, termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan laporan keuangan daerah dengan satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ruang lingkupnya.

Tugas Komisi DPRK Aceh Tenggara dibidang pengawasan adalah:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, qanun, termasuk APBN, APBK Propinsi dan APBK Kabupaten, serta peraturan Pelaksanaannya yang termasuk ruang lingkup tugasnya; Membahas dan menindaklanjuti hasil pemerikasaan BPK dan BPKP yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten; Menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan pada Panitia khusus LKPJ-Bupati untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan catatan dan rekomendasi DPRK terhadap LKPJ-Bupati Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas komisi, Pimpinan DPRK menetapkan mitra kerja sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.