Hak Dan Kewajiban Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Secara kelembagaan mengacu pada pasal 159 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, DPRK Aceh Tenggara memiliki hak sebagai berikut :

Hak Intervelasi adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak angket adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesainya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak intervelasi dan hak angket.

Lalu sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRK Aceh Tenggara juga berhak membentuk alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.

Anggota DPRK Aceh Tenggara secara personal juga mempunyai hak :

  1. Mengajukan rancangan Qanun.
  2. Mengajukan pertanyaan.
  3. Menyampaikan usul dan pendapat.
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Membela diri.
  6. Imunitas
  7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
  8. Protokoler
  9. Keuangan dan administratif.

 

Anggota DPRK Aceh Tenggara mempunyai kewajiban :

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
  2. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan Perundang-Undangan.
  3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan NKRI.
  4. Mendahulukam kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
  6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  7. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik.
  8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
  9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
  10. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
  11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
UFC 240 Fight Reddit Streams