Tugas Dan Wewenang

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara

Tugas legislasi DPRK Aceh Tenggara meliputi :

  1. Mengajukan usul rancangan Qanun Kabupaten.
  2. Menyusun program pembentukan Qanun Kabupaten bersama bupati.
  3. Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Qanun Kabupaten.

Tugas penganggaran DPRK merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. DPRK dalam menjalankan tugas ini harus terlibat secara aktif, proaktif dan legitimator atas usulan APBD ajuan pemerintah daerah.

Terkait tugas anggaran, beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya antara lain :

  1. DPRK harus memegang teguh prinsip kemanfaatan anggaran bagi masyarakat.
  2. Anggaran diarahkan pada anggaran berbasis kinerja.
  3. Disiplin anggaran.
  4. Transparansi anggaran, dan value of money yang merupakan aspek ekonomi, efisiensi dan efektif.
  5. Semua bentuk pengadaan barang, pengelolaannya, serta pengelolaan keuangan merupakan tindakan yang terukur.

Tugas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh bupati.

Tugas anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

  1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD.
  2. Membahas rancangan Qanun kabupaten tentang APBD kabupaten.
  3. Membahas rancangan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBD kabupaten.
  4. Membahas rancangan Qanun kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten.

Tugas pengawasan merupakan salah satu tugas manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tugas pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun DPRK. Bagi pemerintah daerah, tugas pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi DPRK, tugas pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Tujuan utama pengawasan DPRK, antara lain:

  1. Menjamin agar pengelolaan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana.
  2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan.
  3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan dan peniadaan penyimpangan.
  4. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lingkup tugas pengawasan, antara lain :

  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun.
  2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perkada.
  4. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
  5. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama nasional dan internasional di daerah.

Sementara itu, DPRK Aceh Tenggara mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Membentuk Qanun Kabupaten bersama Bupati.
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun mengenai APBD kabupaten yang diajukan oleh Bupati.
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBD kabupaten.
  4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian international di Daerah.
  6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
UFC 240 Fight Reddit Streams